Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang · 22 November 2026
Masalah hukum tidak memilih korban berdasarkan isi dompet. Orang yang tidak mampu pun bisa dilaporkan polisi, digugat, atau dirugikan haknya, tetapi sering mundur karena mengira bantuan pengacara pasti mahal.
Padahal, negara menjamin bantuan hukum gratis bagi orang miskin melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Artikel ini menjelaskan siapa yang berhak, siapa pemberinya, syarat dokumen, cara mengajukan, dan larangan memungut biaya dari penerima bantuan hukum.
- Bantuan hukum gratis diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin.
- Mencakup perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, di dalam maupun di luar pengadilan.
- Syaratnya permohonan, dokumen perkara, dan surat keterangan miskin atau penggantinya.
- Pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran.
Apa Itu Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang?
Pasal 1 UU Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan berdasarkan undang-undang ini.
Pendanaan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian yang membidangi hukum, sehingga penerima tidak perlu membayar.
Siapa yang Berhak?
Menurut Pasal 5, penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
Masalah Apa Saja yang Dibantu?
Pasal 4 menyebutkan bahwa bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi (di pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan). Bentuknya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.
Siapa Pemberi Bantuan Hukum?
Tidak semua lembaga boleh menjadi Pemberi Bantuan Hukum yang didanai negara. Pasal 8 mensyaratkan lembaga tersebut:
- Berbadan hukum.
- Terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum.
- Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- Memiliki pengurus.
- Memiliki program bantuan hukum.
Selain itu, Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mewajibkan setiap advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Syarat Mengajukan Bantuan Hukum
Berdasarkan Pasal 14 UU Bantuan Hukum dan Pasal 6 PP No. 42 Tahun 2013, pemohon perlu:
- Mengajukan permohonan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat pokok persoalan.
- Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara, misalnya surat panggilan, gugatan, atau bukti lainnya.
- Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon.
| Kondisi Anda | Yang diatur |
|---|---|
| Tidak bisa menulis permohonan | Permohonan dapat diajukan secara lisan (Pasal 14 ayat (2) UU Bantuan Hukum) |
| Tidak punya surat keterangan miskin | Dapat diganti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain (Pasal 8 ayat (1) PP 42/2013) |
| Tidak punya identitas | Pemberi Bantuan Hukum membantu memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain (Pasal 7 ayat (2) PP 42/2013) |
Cara Mengajukan dan Berapa Lama Dijawab
- Datangi Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi di daerah Anda dan sampaikan permohonan.
- Lengkapi dokumen yang diminta. Jika ada yang kurang, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Anda memperolehnya.
- Pemberi Bantuan Hukum wajib memberi jawaban menerima atau menolak paling lama 3 hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap (Pasal 15 ayat (2)).
- Jika diterima, bantuan hukum diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dari Anda. Jika ditolak, alasan penolakan wajib dicantumkan.
Dilarang Memungut Biaya
Pasal 20 UU Bantuan Hukum melarang Pemberi Bantuan Hukum menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Pelanggarannya diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta (Pasal 21).
Jadi, jika Anda menerima bantuan hukum dari program ini lalu diminta membayar, Anda berhak menolak dan melaporkannya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah bantuan hukum gratis hanya untuk perkara pidana?
Tidak. Bantuan hukum mencakup perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Bagaimana jika saya tidak termasuk miskin tetapi biaya pengacara terasa berat?
Program bantuan hukum dalam UU 16/2011 ditujukan bagi orang miskin. Jika Anda tidak termasuk kriteria tersebut, tanyakan kepada advokat tentang skema biaya dan pembayaran bertahap yang dapat disepakati dalam perjanjian jasa.
Apakah bantuan hukum gratis kualitasnya lebih rendah?
Tidak seharusnya. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga terakreditasi dan advokat, dengan surat kuasa khusus yang sama seperti perkara berbayar.
Bingung Harus Mulai dari Mana?
Ceritakan masalah Anda kepada kami. Jika kondisi Anda memenuhi syarat bantuan hukum cuma-cuma, kami bantu mengarahkan. Jika tidak, kami jelaskan pilihan pendampingan dan rincian biayanya secara terbuka. Lihat bidang layanan pidana, perdata, dan perceraian, atau hubungi WhatsApp 0812-5555-9514.
Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.
